Perubahan Anggaran Rumah Tangga(ART)

AD/ART BUMDesa

Perubahan Anggaran Rumah Tangga(ART)

Create By NURIL IMRON 11 November 2024 14 Views

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) “

GIRI MANUNGGAL SEJATI“DESA WONOGIRI

KECAMATAN KAJORAN KABUPATEN MAGELANG

PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA DAN JANGKA WAKTU

Pasal 1

1. Organisasi ini bernama Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) “ GIRI MANUNGGAL SEJATI” Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang Provinsi Jawa tengah yang selanjutnya disingkat BUMDesa “GIRI MANUNGGAL SEJATI” Desa Wonogiri berkedudukan diwilayah Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah.

2. Wilayah kerja Lembaga BUMDesa “GIRI MANUNGGAL SEJATI” Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran adalah wilayah Desa Wonogiri Kecamtan Kajoran Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah.

3. Organisasi ini berdiri pada tanggal 09 Oktober 2020 di Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB II

Pasal 2

Prinsip

1. Kooperatif, semua komponen yang terlibat dalam BUMDesa harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan BUM Desa.

2. Partisipasi, semua komponen masyarakat desa yang terlibat di dalam BUMDesa harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUM Desa.

3. Emasipasi, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDesa harus diperlakukan sama tanpa memandang gender, golongan, suku dan agama.

4. Transparan, aktivitas BUMDesa harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat desa dengan mudah dan terbuka.

5. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.

6. Keberlanjutan, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat desa dalam wadah BUM Desa.

BAB III

KEPENGURUSAN

Pasal 3

Kepengurusan BUM Desa

1. Pemerintah Desa sebagai unsur Penasehat adalah Kepala Desa.

2. Masyarakat sebagai unsur pelaksana oprasional (Pelaksana Operasional) dipilih dan diangakat oleh masyarakat desa bedasarakan Musyawarah Desa, sekurang-kurangnya terdiri dari :

a. Seorang Ketua;

b. Seorang Sekretaris;

c. Seorang Bendahara.

3. Kepala Unit Usaha adalah unsur pelaksana oprasional unit usaha yang didirikan BUMDesa “ GIRI MANUNGGAL SEJATI” Desa Wonogiri,sekurang-kurangnya satu orang.

4. Anggota Unit Usaha adalah unsur pelaksana oprasional unit usaha yang didirikan BUMDesa “ GIRI MANUNGGAL SEJATI” Desa Wonogiri,sekurang-kurangnya minimal 3 orang/ lebih.

5. Pengurus BUMDesa “GIRI MANUNGGAL SEJATI” Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran berasal dari masyarakat wilayah Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang yang dipilih dan diangkat oleh Masyarakat Desa, dengan syarat-syarat pengurus BUMDesa “ GIRI MANUNGGAL SEJATI” Desa Wonogiri adalah sebagai berikut :

a. Warga Desa Wonogiri;

b. Bertempat tinggal dan menetap di Desa Wonogiri Sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

c. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat;

d. Bukan perangkat Desa atau bukan anggota BPD;

e. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh perhatian terhadap perekonomian desa;

f. Memiliki kemampuan dan pengalaman dalam berorganisasi pengembangan ekonomi serta pemberdayaan masyarakat;

g. Memiliki waktu yang cukup;

h. Diterima dimasyarakat dan tidak pernah terlibat dalam perkara pidana;

i. Mampu bersikap adil dan bijaksana.

Pasal 4

Masa kerja dan mekanisme pemilihan Pengurus BUM Desa

1. Pengurus BUMDesa “ GIRI MANUNGGAL SEJATI” Desa Wonogiri Dipilih untuk masa jabatan 6 (enam) tahun sesuai masa jabatan Kepala Desa dan dapat dipilih kembali.

2. Pengurus BUMDesa dipilih dan diberhentikan dalam Forum Musyawarah Desa.

3. Pengurus BUMDesa dapat diberhentikan oleh Forum Musyawarah Desa sewaktu-waktu bila terbukti :

a. Pengurus BUMDesa melakukan peyelewengan yang merugikan masyarakat;

b. Pengurus BUMDesa tidak lagi mentaati AD/ART BUMDesa dan Peraturan Desa lainnya;

c. Pengurus BUMDesa tidak mampu lagi menjalankan tugasnya;

d. Pengurus BUMDesa tidak lagi berdomisili di Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang;

4. Apabila Pengurus BUMDesa berhalangan tetap atau mengundurkan diri karena sesuatu hal maka pengantinya harus melalui Forum Musyawarah Desa, mekanisme pemilihan akan diatur kemudian dalam peraturan BUM Desa.

Pasal 5

Kepengurusan Badan Pengawas BUM Desa

1. Pengurus Badan Pengawas adalah individu-individu yang terlibat secara operasional sehari-hari dan bertanggung jawab secara operasional kepada Forum Masyarakat BUMDesa yang sekurang-kurangnya terdiri dari :

a. Seorang ketua merangkap anggota;

b. Seorang wakil ketua merangkap anggota;

c. Seorang sekretaris merangkap anggota;

d. Minimal 2(dua)/atau beberapa orang anggota;

2. Pengurus Badan Pengawas BUMDesa “GIRI MANUNGGAL SEJATI” Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran berasal dari warga masyarakat wilayah Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang yang dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Desa. Syarat-syarat Pengurus Badan Pengawas adalah sebagai berikut :

a. Pendidikan minimal SMA atau sederajat;

b. Memiliki pengetahuan dan ketrampilan administrasi dan pembukuan;

c. Memiliki jiwa pemimpin dan jujur;

d. Memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pengawasan dan pemeriksaan keuangan serta pemberdayaan masyarakat;

e. Memiliki waktu cukup;

f. Diterima masyarakat dan tidak pernah terlibat dalam perkara pidana.

Pasal 6

Kepengurusan Unit Usaha

1. Pengurus Unit Usaha adalah individu-individu yang terlibat secara operasional sehari-hari terhadap unit usaha dan bertanggung jawab secara operasional kepada Pelaksana Operasional BUMDesa “GIRI MANUNGGAL SEJATI” Desa Wonogiri yang sekurang-kurangnya terdiri dari 1(satu) orang Kepala Unit Usaha.

2. Keanggotaan Pengurus Unit Usaha dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan.

3. Pengurus Unit Usaha BUMDesa “GIRI MANUNGGAL SEJATI” Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang berasal dari warga masyarakat wilayah Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang yang dipilih dan diangkat/ditunjuk dalam Rapat Pelaksana Operasional.

4. Adapun Syarat-syarat Pengurus Unit Usaha adalah sebagai berikut :

a. Dapat membaca dan menulis;

b. Mempunyai jiwa pemimpin dan jujur;

c. Memiliki waktu yang cukup;

d. Diterima masyarakat dan tidak terlibat perkara pidana;

e. Mampu bersikap adil dan bijaksana;

f. Berjiwa wirausah

Pasal 7

Masa Kerja dan Mekanisme Pemilihan Pengurus Unit Usaha

1. Pengurus Unit Usaha dipilih untuk masa jabatan/kerja 6 tahun dan dapat dipilih kembali.

2. Pengurus Unit Usaha dipilih dan diberhentikan dalam Forum Rapat Pelaksana Operasional.

3. Pengurus Unit Usaha dapat diperhentikan oleh Rapat Pelaksana Operasional sewaktu-waktu bila terbukti :

a. Pengurus Unit Usaha melakukan penyelewengan yang merugikan masyarakat;

b. Pengurus Unit Usaha tidak lagi mentaati AD/ART BUMDesa dan peraturan lainya;

c. Pengurus Unit Usaha tidak mampu lagi menjalankan tugasnya;

d. Pengurus Unit Usaha tidak lagi berdomisili di Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang.

4. Apabila Pengurus Unit Usaha berhalangan tetap atau mengundurkan diri karena sesuatu hal maka penggantinya harus melalui Forum Rapat Diskusi.

5. Mekanisme Pemilihan akan diatur kemudian dalam peraturan BUM Desa.

Pasal 8

Masa Kerja dan Mekanisme Pemilihan Badan Pengawas

1. Pengurus Badan Pengawas dipilih untuk masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali.

2. Pengurus Badan Pengawas dipilih dan diberhentikan dalam Forum Musyawarah BUM Desa.

3. Pengurus Badan Pengawas dapat diberhentikan oleh Forum Musyawarah desa sewaktu-waktu bila terbukti :

a. Pengurus Badan pengawas melakukan penyelewengan yang merugikan BUMDesa “ GIRI MANUNGGAL SEJATI” Desa Wonogiri dan masyarakat;

b. Pengurus Badan Pengawas tidak lagi mentaati AD/ ART BUMDesa serta peraturan lainya;

c. Pengurus Badan Pengawas tidak mampu lagi menjalankan tugasnya;

d. Pengurus Badan Pengawas tidak lagi berdomisili di Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang;

4. Apabila Pengurus Badan Pengawas berhalangan tetap atau mengundurkan diri karena sesuatu hal maka pengantianya harus melaui Forum Musyawarah BUM Desa. Mekanisme Pemilihan akan diatur dalam peraturan BUM Desa.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS

Pasal 9

Kewajiban Pengurus BUM Desa

1. Pengurus BUMDesa “GIRI MANUNGGAL SEJATI” Desa Wonogiri berkewajiban melksanakan fungsi dan peran sesuai yang termuat dalam AD dan ART BUM Desa.

2. Pengurus BUMDesa “GIRI MANUNGGAL SEJATI” Desa Wonogiri Berkewajiban hadir dikantor BUMDesa setiap saat atau setiap hari kerja.

3. Pengurus BUM Desa“ GIRI MANUNGGAL SEJATI” Desa Wonogiri berkejawiban membuat dan melakukaqn pemgelolaan secara harian operasional dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan pinjaman khususnya dana bergulir.

4. Pengurus BUMDesa “GIRI MANUNGGAL SEJATI” Desa Wonogiri berkewajiban membuat dan melakuakan tertib administrasi untuk setiap transaksi yang berkaitan dengan kegiatan dan dana BUM Desa.

5. Pengurus BUMDesa “GIRI MANUNGGAL SEJATI” Desa Wonogiri berkewajiban membuat laporan kegiatan, laporan keuangan, dan laporan bulanan.

6. Pengurus BUMDesa “GIRI MANUNGGAL SEJATI” Desa Wonogiri berkewajiban membuat Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Anggaran Biaya berkaitan dengan dana BUM Desa.

7. Pengurus BUMDesa “GIRI MANUNGGAL SEJATI” Desa Wonogiri berkewajiban melakukan pembinaan kepada Unit Usahanya.

8. Pengurus BUMDesa “GIRI MANUNGGAL SEJATI” Desa Wonogiri berkewajiban melaksanakan segala ketentuan dalam AD/ART dalam peraturan-peraturan lainya yang dibuat oleh Forum Musyawarah Desa.

9. Pengurus BUMDesa “GIRI MANUNGGAL SEJATI” Desa Wonogiri berkewajiban mempertanggungjawabkan hasil kepengurusan setiap 1 (satu) kali setahun kepada Forum musyawarah BUM Desa.

Pasal 10

Hak Pengurus BUM Desa

1. Pengurus BUMDesa “GIRI MANUNGGAL SEJATI” Desa Wonogiri berhak atas :

a. Gaji atau biaya operasional;

b. Cuti tahunan atau cuti hamil dan melahirkan;

c. Cuti melanjutkan pendidikan;

2. Pengurus BUMDesa “GIRI MANUNGGAL SEJATI” Desa Wonogiri berhak menerima hak-hak lain sesuai hasil keputusan Musyawarah Desa.

3. Besaran gaji atau biaya operasional, dan lainya diputuskan dalam Forum Musyawarah Desa, dengan memperhatikan kententuan yang berlaku.

Pasal 11

Kewajiban Pengurus Badan Pengawas

1. Pengurus Badan Pengawas BUMDesa “GIRI MANUNGGAL SEJATI” Desa Wonogiri berkewajiban melaksanakan fungsi dan penyesuaian yang termuat dalam AD dan ART BUMDesa “GIRI MANUNGGAL SEJATI” Desa Wonogiri. Pengurus Badan Pengawas BUMDesa “GIRI MANUNGGAL SEJATI” Desa Wonogiri berkewajiban melakukan pengawasan dan pemeriksaan keuangan BUMDesa setiap bulan

2. Pengurus Badan Pengawas BUMDesa “GIRI MANUNGGAL SEJATI” Desa Wonogiri berkewajiban membuat laporan pemeriksaan keuangan BUMDesa setiap bulan yang ditujukan kepada Komisaris.

3. Pengurus Badan Pengawas BUMDesa “GIRI MANUNGGAL SEJATI” Desa Wonogiri berkewajiban melaksanakan segala ketentuan dalam AD/ART dan peraturan-peratura lainya yang dimuat dalam Forum Musyawarah Desa.

4. Pengurus Badan Pengawas BUMDesa “GIRI MANUNGGAL SEJATI” Desa Wonogiri berkewajiban mempertanggungjawabkan hasil kepengurusan setiap 1(satu) kali setahun kepada Forum Musyawarah Desa.

Pasal 12

Hak Pengurus Badan Pengawas

1. Pengurus Badan Pengawas BUMDesa “GIRI MANUNGGAL SEJATI” Desa Wonogiri berhak atas pembagian surplus apabila terjadi surplus setelah dikurangi kewajiban dan resiko usaha setiap akhir tahun.

2. Jumlah pembagian keuntungan usaha, biaya operasional Badan pengawas BUMDesa “GIRI MANUNGGAL SEJATI” Desa Wonogiri dari surplus usaha diputuskan dalam Forum Musyawarah Desa, dengan memperhatikan biaya-biaya dan resiko usaha.

Pasal 13

Kewajiban Pengurus Unit Usaha

1. Pengurus Unit Usaha berkewajiban melaksanakan fungsi dan peran sesuai yang termuat dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga BUM desa.

2. Pengurus Unit Usaha berkewajiban membuat Laporan hasil usahanya setiap bulan yang ditujukan kepada Pelaksana Operasional BUMDesa “GIRI MANUNGGAL SEJATI” Desa Wonogiri.

3. Pengurus Unit Usaha berkewajiban melaksanakan segala ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan lainya yang dibuat oleh Forum Musyawarah BUM Desa.

4. Pengurus Unit Usaha berkewajiban mempertanggungjawabkan hasil kepengurusan setiap 1(satu) kali setahun kepada Rapat Pelaksana Operasional.

Pasal 14

Hak Pengurus Unit Usaha

1. Pengurus Unit Usaha berhak mendapatkan biaya operasional dari dana unit usaha yang dikelolanya.

2. Jumlah biaya operasional diputuskan dalam Rapat Pelaksana Operasional.

BAB VI

HUBUNGAN BUMDesa DENGAN LEMBAGA-LEMBAGA BUM Desa

Pasal 15

Hubungan BUMDesa dengan Unit Usaha

1. Unit-Unit usaha adalah sebagai pelaksana operasioanal dari BUM Desa.

2. Hubungan BUMDesa terhadap Unit Usaha bersifat hubungan hukum, hubungan transaksi keuangan dan hubungan pembinaan.

Pasal 16

Hubungan BUMDesa Dengan Badan Pengawas BUM Desa

1. Badan pengawas BUMDesa adalah lembaga yang bersifat mitra kerja yang bertugas mengawasi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban seluruh kegiatan BUMDesa termasuk kegiatan pengelolaan keuangan dan usaha.

2. Pelaksana Operasional BUMDesa wajib memberikan laporan kegiatan dan keuangan BUMDesa kepada Badan pengawas setiap bulan.

3. BUMDesa wajib memberikan informasi data-data kegiatan serta keuangan kepada Badan Pengawas pada saat Badan Pengawas melakukan pemeriksaan dan pengawasan.

4. Badan Pengawas berhak memberikan saran baik lisan tau tertulis kepada Pelaksana Operasional BUM desa.

5. Badan Pengawas dapat memberikan teguran baik lisan maupun tertulis kepada Pelaksana Operasional BUMDesa bilamana badan Pengawas BUMDesa menemukan pelanggaran AD/ART dan peraturan lain dan atau ketentuan program lainnya.

6. Badan Pegawas berhak memberikan rekomendasi kepada Forum Musyawarah BUMDesa melalui Dewan Komisaris untuk menon-aktifkan semetara Pelaksana Operasional BUM Desa, bilamana Pelaksana Operasional BUMDesa diindikasi melakukan penyelewengan dana.

7. Badan Pengawas berhak memberikan Rekomendasikepada Forum Musyawarah Desa melalui BUMDesa untuk melakukan pemilihan atau tidak dilakukan pemilihan pengurus BUMDesa baru pada saat periode kepengurusan BUMDesa berakhir.

Pasal 17

Hubungan BUMDesa dengan Musyawarah Desa

1. Forum Musyawarah Desa adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kegiatan BUMDesa.

2. BUMDesa adalah lembaga pelaksana mandat Forum Musyawarah Desa BUMDesa untuk mengelola kegiatan dan keuangan BUMDesa yang diputuskan oleh Forum Musyawarah Desa.

3. Forum Musyawarah Desa berhak memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus BUMDesa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. BUMDesa bertanggung jawab kepada Forum Musyawarah Desa.

BAB V

PENGELOLA PROGRAM DAN USAHA BUM Desa

Pasal 18

1. Dalam pengelola program dan usaha-usaha BUMDesa harus menjalankan sesuai kententuan perundang-udangan yang berlaku keputusan Forum Musyawarah Desa.

2. Program dan usaha-usaha dikelola dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing program atau usaha yang pengaturanya akan diatur dengan ketetapan BUM Desa.

BAB VII

SUMBER PENDANAAN

Pasal 19

Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan untuk kegiatan usaha BUMDesa sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB VIII

ADMINISTRASI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 20

Jenis Pelaporan

1. Pelaporan keuangan BUMDesa dilaporkan setiap bulan dan disebut Laporan Bulanan.

2. Laporan Bulan BUMDesa, sekurang-kurangnya memuat Laporan Perkembangan Unit Usaha, Laporan Penggunaan Operasional BUMDesa, Laporan Neraca Keuangan, dan hal-hal lain yang di anggap penting dilaporkan.

3. Pelaporan keuangan BUMDesa dalam kaitanya tutup buku yang dilakukan setiap tanggal 31 Desember tahun berjalan dan disebut Laporan Ahir Tahun atau Rapat Akhir Tahun.

4. Laporan pertanggungjawaban BUMDesa yang di sebut oleh BUMDesa dalam kaitan pertanggungjawaban seluruh kegiatan BUM Desa.

Pasal 21

Proses Administrasi dan Pelaporan Keuangan

1. Tahun buku dan pelaporan keuangan BUMDesa dimulai dari 1 januari sampai denga 31 desember tahun berjalan.

2. BUMDesa wajib menyelengarakan pembukuan sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang transparan, mempunyai akutanbilitas dan bertujuan untuk pelestarian.

3. BUMDesa pada setiap akhir tutup buku wajib mengadakan perhitungan operasional kegiatan, neraca dan perhitungan hasil kegiatan lainnya sesuai dengan aturan dan prnsip-prinsip akutanbilitas indonesia.

BAB IX

BAGI HASIL USAHA

Pasal 22

BUMDesa “GIRI MANUNGGAL SEJATI” Desa Wonogiri wajib menyetor surplus usaha 100% (Seratus persen) setiap tahun ke kas desa dan pembagian lainnya sebagai berikut :

1 Kas Desa /PAD 25 %

2 Penanaman/ Pengembangan Modal 25 %

3 Insentif Dewan Penasehat 5 %

4 Insentif Dewan Pengawas 10 %

5 Insentif Pengurus 15 %

6 Biaya Operasional Bumdes dan Pengurus 10 %

7 Biaya Bantuan Pendidikan dan Kesehatan 5 %

8 Biaya lain-lain / Tak Terduga 5 %

Pasal 23

1. Surplus adalah pendapatan dari usaha unit-unit usaha setelah dikurangi biaya BUMDesa dan resiko usaha.

2. Pendapatan adalah semua pendapatan BUMDesa baik pendapatan operasiaonal, pendapatan non operasiaonal dan pendapatan lain-lain yang diperoleh BUMDesa selama jangka waktu satu tahun buku.

3. Biaya lain-lain adala semua biaya BUMDesa baik biaya operasional, biaya non operasional dan biaya lain lain yang dikeluarkan BUMDesa selama jangka waktu satu tahun buku.

4. Mekanisme penyetoran surplus usaha ke kas Desa diatur dalam Peraturan Musyawarah Deas dan di pertanggungjawabkan oleh bendahara Desa.

Pasal 24

Penggunaan keuntungan atau Surplus

1. Surplus BUMDesa diutamakan untuk pengembangan usaha;

2. Surplus BUMDesa setelah dikurangi kewajiban dapat digunakan untuk :

a. Penanaman modal

b. Pengembangan kelembagaan BUM desa;

c. Bonus pengurus BUMDesa;

d. Dana Sosial Untuk Masyarakat Miskin;

e. Pendanaan Badan Pengawas.

3. Jumlah besaran pemabgian surplus diputuskan melalui musyawarah BUM Desa.

4. Bila BUMDesa belum mempunyai surplus berjalan, maka pendanaan BUMDesa dan Badan Pengawas untuk semetara disubsidikan dari modal awal BUMDesa yang dimasukan sebagai biaya non operasional BUM Desa.

BAB X

PERSELISIHAN

Pasal 25

1. Apabila terjadi perselisihan, penyimpangan dan lain-lain yang dilakukan BUM Desa, Badan Pengawas, Unit Usaha, atau dengan mitra usaha maka diselesaikan secara musyawarah.

2. Apabila tidak tercapai kata sepakat dalam musyawarah makan akan diselesaikan melaui jalur hukum yang berlaku.

BAB XI

PEMBINAAN

Pasal 26

BUMDesa berada di bawah pembinaan Pemerintah Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah.

BAB XII

Pasal 27

Pembubaran BUM Desa

1. Pembubaran BUMDesa hanya dapat dilakukan melalui Forum Musyawarah Desa.

2. Pembubaran dapat dilakukan setelah dilakukan upaya-upaya penyelamatan BUMDesa dinyatakan pailit serta disetujui Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

3. Untuk menyatakan BUMDesa pailit, maka harus diadakan Musyawarah Desa khusu yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah.

BAB XIII

ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN BUM Desa

Pasal 28

Forum Musyawarah Desa menetapkan Peraturan BUMDesa yang memuat peraturan pelaksanaan Anggaran Rumah Tangga dan tidak boleh bertentangan dengan Anggan Dasar.

BAB XIV

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 29

Segala keputusan untuk merubah Anggaran Rumah Tangga ini harus melalui Forum Musyawarah Desa.

BAB XV

PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur dalam Peraturan BUM Desa, akan diakomodir pada aturan per Unit Usaha dan termuat di dalamnya Berita acara.

Ditetapkan di : Wonogiri

Pada Tanggal : 02 Oktober 2022

TIM PERUMUS

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa ) “GIRI MANUNGGAL SEJATI” DESA WONOGIRI KECAMATAN KAJORAN